Medan – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dikeluhkan para nelayan di sejumlah wilayah pesisir menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zulham Efendi, S.Pd., M.I. Ia mengapresiasi langkah tegas Polrestabes Medan yang berhasil mengungkap dugaan praktik kecurangan di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan solar di tengah masyarakat.
Menurut Zulham, pengungkapan kasus tersebut menjawab keresahan para nelayan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan memperoleh solar untuk kebutuhan melaut. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas para nelayan, tetapi juga berdampak pada pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.
“Ini bukan pelanggaran biasa karena menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Akibat kecurangan ini, solar menjadi langka di pasaran. Kasihan masyarakat, khususnya para nelayan kita yang harus bertaruh mata pencaharian karena susah sekali mendapatkan solar,” ujar Zulham saat dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut, Senin (29/6/2026).
Politisi PKS tersebut menilai, penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan distribusi BBM merupakan langkah penting untuk memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk para nelayan.
Selain memicu kelangkaan bagi masyarakat kecil, Zulham juga menyoroti kerugian yang dialami konsumen pengguna Dexlite karena tidak memperoleh produk sesuai spesifikasi yang mereka bayar. Karena itu, ia meminta agar pengawasan terhadap distribusi BBM di seluruh SPBU di Kota Medan diperketat melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan PT Pertamina.
“Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan BBM. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan sepihak dengan cara mengorbankan dan menyengsarakan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga berharap proses hukum terhadap para pelaku dilakukan secara transparan dan tuntas, termasuk mengusut kemungkinan adanya jaringan atau keterlibatan pihak lain dalam praktik tersebut.
“Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha lain agar tidak bermain-main dengan hak konsumen dan hajat hidup masyarakat. Kepercayaan publik harus kita jaga,” tambahnya.
Zulham menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mendorong penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan solar, dapat terpenuhi dengan baik.
Sumber: Portal Berita Data Medan, Juni 2026
Leave a Reply