Abdul Hadi menegaskan APBN 2027 harus memperkuat akses antarwilayah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga pelosok negeri.
JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong pemerintah untuk menambah alokasi anggaran Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dalam APBN Tahun 2027 guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menilai penguatan infrastruktur daerah merupakan kebutuhan mendesak mengingat masih banyak ruas jalan dan jembatan yang memerlukan penanganan serius, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh terpusat hanya pada kawasan perkotaan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebaliknya, negara harus memastikan bahwa masyarakat di wilayah pelosok juga memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur dasar sebagai penopang aktivitas ekonomi dan sosial.
“Pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Jalan dan jembatan di daerah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius,” ujar Abdul Hadi.
Ia menjelaskan bahwa kualitas infrastruktur di sejumlah daerah masih menunjukkan kesenjangan yang perlu segera diatasi. Tingkat kemantapan jalan provinsi telah mengalami peningkatan, namun kondisi jalan kabupaten dan kota di berbagai wilayah masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Menurut Abdul Hadi, keberadaan Program Inpres Jalan Daerah menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah, terutama setelah berkurangnya beberapa skema pendanaan sebelumnya. Oleh karena itu, program tersebut perlu memperoleh alokasi anggaran yang lebih memadai dalam APBN 2027.
“Masih banyak jalan dan jembatan yang rusak, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat agar akses masyarakat semakin baik dan roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih cepat,” katanya.
Bagi PKS, pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, mempermudah akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di berbagai daerah.
PKS memandang bahwa pemerataan infrastruktur merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan pembangunan. Setiap daerah memiliki hak yang sama untuk menikmati akses jalan yang aman, layak, dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Karena itu, pembahasan APBN Tahun 2027 diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur daerah, khususnya bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana transportasi dan akses publik.
Penambahan anggaran Inpres Jalan Daerah juga diyakini akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Kelancaran akses antarwilayah akan memperkuat perdagangan, mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pemerataan investasi di berbagai kawasan.
“Pembangunan infrastruktur harus menjadi sarana menghadirkan keadilan sosial. Ketika akses masyarakat semakin terbuka, maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi juga akan semakin besar,” ungkap Abdul Hadi.
Ia berharap pemerintah dapat menjadikan APBN 2027 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pemerataan pembangunan nasional melalui peningkatan alokasi anggaran bagi Program Inpres Jalan Daerah.
Bagi PKS, penguatan infrastruktur daerah bukan hanya soal membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membangun harapan serta membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat. Jalan yang baik akan menghubungkan desa dengan pusat ekonomi, mempermudah akses pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.
Dengan semangat keadilan dan pemerataan, PKS akan terus mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak kepada daerah serta memastikan bahwa manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Sumber: Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Juli 2026
Leave a Reply